Waidl, Abdul Waidl (2025) MANAJEMEN PENGANGGARAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN Periode 2015-2019 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia). S3 thesis, UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA.

	Text Cover_Abstrak_Daftar Isi_Abdul Waidl.pdf Download (237kB)
	Text BAB I_ Abdul Waidl.pdf Download (286kB)
	Text BAB II_Abdul Waidl.pdf Download (717kB)
	Text BAB III_Abdul Waidl.pdf Download (205kB)
	Text BAB IV_ Abdul Waidl.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)
	Text BAB V_ Abdul Waidl.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text Daftar Pustaka_ Abdul Waidl.pdf Download (7MB)

Abstract

Alokasi 20% APBN 2015-2019 untuk pendidikan, sesuai amanat UUD 1945, belum efektif meningkatkan akses dan mutu pendidikan karena inefisiensi dan indikasi lemahnya manajemen penganggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang manajemen penganggaran pendidikan nasional dengan anggaran 20% dalam APBN Tahun 2015-2019. Tujuan khususnya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan, Kendala, Solusi atas kendala, dan Dampak penganggaran pendidikan nasional dengan anggaran 20% dalam APBN pada Tahun 2015-2019 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.Teori yang digunakan adalah Teori Manajemen GR. Terry, Teori Penganggaran Harry G. Lang, dan Teori Mutu Pendidikan W. Edward Deming. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi terhadap kebijakan anggaran pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perencanaan anggaran pendidikan nasional dalam APBN Tahun Anggaran 2015-2019 sesuai tahapan yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN dan Rencana Kerja Anggaran, (2) Pengorganisasian dilaksanakan melalui pembagian tugas antar lembaga, penetapan prioritas penggunaan anggaran, serta sistem pengawasan dan evaluasi, (3) Pelaksanaan anggaran mengacu pada penetapan alokasi dana pendidikan dalam APBN dan peningkatan mutu pendidikan sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (4) Pengawasan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, serta lembaga pengawas lainnya dalam sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (5) Ada kendala di internal pemerintah dan di lapangan dalam manajemen penganggaran pendidikan, seperti SDM yang tidak merata, minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat sipil, (6) Solusi meliputi penguatan partisipasi publik dalam perencanaan sampai evaluasi anggaran, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, koordinasi seluruh pemangku kepentingan nasional dan daerah, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan anggaran, dan (7) Dampak kurang maksimal bagi akses dan perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Kesimpulannya, manajemen penganggaran pendidikan nasional dengan alokasi 20% dari APBN periode 2015-2019 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengikuti aturan formal peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen penganggaran pendidikan yang belum mengikuti sepenuhnya teori manajemen GR Terry dapat diperbaiki dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sipil sehingga berdampak kepada pencapaian akses dan kualitas pendidikan yang optimal. Kata Kunci: Manajemen Penganggaran, Pendidikan Nasional, Alokasi Anggaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, APBN 20%, Periode 2015-2019. iv

Actions (login required)

View Item