DAWAMI, SITI FAUZIAH DAWAMI (2026) PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG TAHUN 2024 DALAM PEMILIHAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. S1 thesis, UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA.

Text FIX SKRIPSI Siti Fauziah Dawami.pdf Download (560kB)

Abstract

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Siti Fauziah Dawami 41033300221185 Fenomena politik uang tidak hanya menjadi masalah di Indonesia, namun juga di banyak negara demokrasi di dunia yang tengah berjuang menegakkan sistem Pemilu yang bersih dan bebas dari kecurangan. Di Indonesia faktor sosial dan ekonomi yang beragam menjadi salah Satu pemicu utama merebaknya praktik politik uang. Ketimpangan ekonomi masyarakat dan budaya patronase politik menyebabkan politik uang menjadi metode efektif bagi sebagian pelaku politik untuk memperoleh dukungan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap praktik politik uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan penegakan hukum, kendala yang dihadapi Bawaslu, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan serta pengolahan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan Bawaslu, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah melakukan pengawasan dan penindakan hukum terhadap praktik politik uang, namun terdapat variasi hasil antara kasus yang dihentikan karena kekurangan bukti dan kasus yang berakhir dengan vonis pidana. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, tekanan politik, serta budaya politik yang permisif terhadap politik uang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi hukum yang tegas, tetapi juga pada kapasitas operasional Bawaslu dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas operasional Bawaslu dan peningkatan kapasitas sumber daya, penguatan koordinasi antar lembaga, serta edukasi dan perlindungan bagi pelapor untuk memperkuat penegakan hukum dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan demokratis. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Politik Uang, Pemilihan Umum.

Actions (login required)

View Item